Komisi VI DPR meminta kepada pemerintah cq. Departemen Perdagangan RI agar mendesak pemerintah kabupaten/kota yang mendapat tugas perbantuan dana stimulus fiskal tahun anggaran 2009 agar mempercepat realisasi anggaran, melakukan optimalisasi penggunaan dana stimulus, pemantauan lebih intensif dan melaporkan pengawasan pelaksanaannya kepada Komisi VI.

Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Agus Hermanto (F-PD), didampingi Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Ardiansyah Parman dan Sekretaris Jenderal KPPU Kurnia Syarani, di Gedung Nusantara I DPR, Senin (28/9).

Hal ini, kata Agus, berkaitan dengan masih rendahnya serapan penggunaan dana stimulus fiskal tahun 2009 yang digunakan untuk pembangunan pasar sebesar 9,41 persen dari Rp 215 miliar, pembangunan gudang sebesar 7,89 persen dari Rp 120 miliar, dan tugas perbantuan tahun anggaran 2009 sebesar 9,39 persen dari Rp 100 miliar.

Sehubungan dengan anggaran tugas perbantuan pembangunan pasar tradisional sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L 2010 sebesar Rp 30 miliar, jelas Agus, Komisi VI meminta Departemen Perdagangan RI agar memprioritaskan daerah-daerah seperti Kota Palu, Kota Pariaman, dan Kabupaten Semarang serta daerah yang diprioritaskan lainnya.

Komisi VI juga mendesak Departemen Perdagangan RI agar melakukan optimalisasi penggunaan anggaran sehingga kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan target, ujarnya.

Mengingat, rendahnya realisasi pelaksanaan anggaran (DIPA) Departemen Perdagangan RI dalam APBN 2009 hingga tanggal 31 Agustus 2009 baru mencapai Rp 513,997 miliar atau mencapai 39,47 persen, terang Agus.

Terkait dengan realisasi anggaran KPPU yang baru mencapai Rp 41,062 miliar (50,02 persen) dalam APBN 2009 hingga 26 September 2009, DPR juga mendesak KPPU agar melakukan optimalisasi penggunaan anggaran sehingga kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan target, ujarnya.(Iwan)